Akuntansi Dasar untuk Pemula (Step-by-Step)

(Foto oleh Leeloo The First: https://www.pexels.com/) I. Pengertian Perencanaan Pajak Perencanaan pajak (tax planning) adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur kegiatan usaha dan transaksi agar beban pajak yang dibayar menjadi efisien (tidak lebih besar dari yang seharusnya), tetapi tetap sesuai dengan peraturan perpajakan. Artinya, tax planning bukan untuk menghindari pajak secara ilegal, melainkan memanfaatkan celah atau ketentuan yang diperbolehkan dalam undang-undang. II. Tujuan Perencanaan Pajak Beberapa tujuan utama tax planning: Menghemat pembayaran pajak secara legal Menghindari sanksi pajak Mengoptimalkan laba perusahaan Meningkatkan efisiensi keuangan III. Prinsip Dasar Tax Planning Agar tidak melanggar aturan, tax planning harus memenuhi prinsip: Legal (tidak melanggar hukum) Masuk akal (business purpose jelas) Didukung dokumen yang valid IV. Strategi Dasar Perencanaan Pajak Beberapa strategi sederhana yang sering digunakan: 1. Memanfaatkan Biaya yang Dapat Dik...

( Foto oleh Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/) I. Pendahuluan Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat dua pendekatan dalam pengukuran laba: Pendekatan komersial (akuntansi) → berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pendekatan fiskal (perpajakan) → berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perbedaan prinsip antara keduanya menyebabkan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan seringkali tidak sama dengan laba yang digunakan untuk tujuan perpajakan . Untuk menjembatani perbedaan tersebut, diperlukan proses yang disebut:  Rekonsiliasi Pajak (Rekonsiliasi Fiskal) II. Pengertian Rekonsiliasi Pajak Rekonsiliasi pajak adalah proses penyesuaian laba rugi komersial menjadi laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Definisi menurut literatur: Mardiasmo (2019) : Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian terhadap laba akuntansi agar sesuai dengan ketentuan pajak untuk menentukan penghasilan kena pajak. Siti Resmi (2022) : Rekonsiliasi pajak bertujuan mengide...

        (Foto oleh Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/) I. Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia. PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar karena hampir semua aktivitas ekonomi melibatkan konsumsi. PPN di Indonesia menganut sistem: Multi-stage tax (dipungut di setiap rantai produksi/distribusi) Credit method (faktur pajak) Destination principle (pajak dikenakan di tempat konsumsi) II. Dasar Hukum PPN UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM UU No. 42 Tahun 2009 (perubahan terakhir sebelum UU HPP) UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) PP dan PMK terkait pelaksanaan PPN PER DJP terkait faktur pajak III. Tarif PPN Terbaru Berdasarkan UU HPP: Tarif PPN saat ini = 11% Namun: Dapat diubah antara 5% – 15% Ekspor dikenakan tarif 0% IV. Subjek dan Objek PPN 1. Subjek PPN Pihak yang wajib memungut PPN: Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2. Objek PPN Objek PPN meliputi...

I. Pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, PPh diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Dalam praktik perpajakan sehari-hari, terdapat beberapa jenis PPh yang sering digunakan dalam transaksi bisnis, di antaranya: PPh Pasal 21 – Pajak atas penghasilan karyawan atau tenaga kerja. PPh Pasal 22 – Pajak atas kegiatan perdagangan atau impor barang tertentu. PPh Pasal 23 – Pajak atas penghasilan jasa, sewa, dan dividen. PPh Pasal 4 ayat (2) – Pajak penghasilan yang bersifat final. Keempat jenis pajak ini sangat sering muncul dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga penting dipahami oleh praktisi akuntansi dan perpajakan. II. PPh PASAL 21 1. Pengertian PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dit...